ERUPSI GUNUNG AGUNG, BANYAK PEKERJA TARIK JHT

ERUPSI GUNUNG AGUNG, BANYAK PEKERJA TARIK JHT

Foto : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Anak Agung Karma Krisnadi.

Buletindewata.com, Klungkung.

Pelemahan ekonomi umumnya berdampak pada pengurangan karyawan ataupun pemutusan hubungan kerja (PHK) di suatu daerah. Hal ini seperti yang ditunjukkan dari jumlah pengambilan jaminan hari tua (JHT) yang sekiranya dapat di klaim setelah berhenti bekerja meningkat setelah saat terjadi erupsi Gunung Agung di Karangasem. Demikian disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar yang hadir saat penyerahan mobil ambulance BPJS Ketenagakerjaan ke Pemkab Klungkung, Senin (5/2).

Ditemui usai penyerahan mobil Ambulance, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Anak Agung Karma Krisnadi mengatakan pemutusan hubungan kerja cukup banyak terjadi beberapa bulan belakangan ini. Terlebih saat terjadinya erupsi Gunung Agung jumlah penarikan jaminan hari tua (JHT) cukup meningkat. Diterangkan, kebanyakan dari mereka yang mengambil JHTnya merupakan warga Karangasem dan para pengungsi yang tersebar di kabupaten, kota di Bali. Kurang lebih sebanyak 6 Milyar klaim yang dibayarkan dan kebanyakan dari mereka merupakan pekerja bukan penerima upah (BPU).

“Erupsi gunung agung banyak yang menarik jaminan hari tua bekerja, mudah-mudahan setelah ekonomi stabil, mereka dapat menjadi peserta kembali. Besarnya jaminan hari tua yang di bayarkan sekitar 6 Milyar, kebanyakan dari warga karangasem dan para pengungsi yang tersebar di kabupten, kota di Bali. Dari jumlahnya terdapat sekitar 60 ribu orang”, ujarnya.

Lebih lanjut Karma menyampaikan, jika diihat dari kepesertaan JHT saat ini jumlah para pekerja bukan penerima upah (BPU) masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja penerima upah (PU). “Komposisi jumlah para pekerja bukan penerima upah (BPU) ditiap kabupaten khususnya di wilayah Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja penerima upah (PU). Selisihnya sekitar 40 hingga 70 persen”, terangnya.

Menyikapi hal itu, Karma mengatakan pihak BPJS Ketenagakerjaan akan menyasar perlindungan dan jaminan bagi para pekerja Informal (BPU) yang jumlahnya banyak. Melalui program nasional BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Penggerak Jaminan Sosial Nasional (Perisai) untuk memperluas cakupan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sistem keagenan untuk mengakuisisi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu diharapkan dari setiap pemda akan ada regulasi yang mewajibkan program perlindungan bagi setiap pekerja di setiap daerahnya.(bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *