Kisruh PPDB Denpasar Orang Tua Siswa Datangi Ombudsman Minta Diskusi dengan Walikota

Kisruh PPDB Denpasar Orang Tua Siswa Datangi Ombudsman Minta Diskusi dengan Walikota.jpg
Foto : Kisruh PPDB di Kota Denpasar para orang tua siswa datangi Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, Senin (1/6).

Buletin Dewata, Denpasar.

Perwakilan orangtua siswa mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Senin (1/7). Kedatangan mereka untuk mengadukan persoalan kisruh pelaksanaan PPDB SMP di Denpasar yang dinilai sangat merugikan, terutama untuk tahapan pendaftaran zonasi kawasan. Kehadiran sejumlah orangtua siswa tersebut diterima Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab beserta para komisionernya di Kantor Ombudsman, Jalan Melati, Denpasar.

Salah satu perwakilan orang tua siswa, Anak Agung Agus Eka Putra, mengaku sangat kecewa terhadap sistem PPDB di Kota Denpasar. Atas terjadinya sistem eror pada pendaftaran awal pihak Disdikpora diminta melakukan reset sistem atau dinolkan dan kembali dilakukan pendaftaran ulang. Terlebih, banyak orang tua siswa sudah mendaftar lebih awal namun tercatat belakangan di sistem dibandingkan yang mendaftar belakangan. Ia pun kecewa dengan adanya penjagaan petugas pengamanan yang berlebihan saat para orang tua siswa mengajukan aspirasi ke Rumah Pintar.

Ketidakpuasan juga diungkapkan terkait dengan adanya durat domisili dan penggunaan NEM yang belum diketahui daya tampungnya. Agung menilai jika mau menggunakan NEM harusnya Perwali Nomor 28 tahun 2019 dicabut dahulu agar tak tumpang tindih. “Kalau mau pakai NEM, ya NEM semua agar tidak tumpang tindih, ada NEM sebagian zonasi, kan bertolak belakang,” papar Agung.

Agung bersama orang tua siswa lainnya meminta agar wali kota turun berdiskusi dengan orangtua siswa. Persoalan ini harus secepatnya terselesaikan bersama agar tak membuat citra Kota Denpasar jadi tercoreng.

“kumpul bersama gimana solusinya. Pak Wali kota harus hadir jangan andalkan Kadis saja. Yang menentukan kebijakan kan wali kota. Dengarkan aspirasi masyarakat agar semua pihak puas,” ujar Agung didukung para orang tua siswa.

Ditambahkan Agung, jika permintaan mereka melalui Ombudsman untuk bertemu tidak dipenuhi Wali Kota, maka masyarakat akan menilai sendiri bagaimana keseriusan menerima aspirasi.

“Kalau Walikota memang care dengan masyarakat Denpasar pasti akan merespons. Ayo duduk bareng, hanya itu solusinya. Kalau tidak orangtua kecewa, artinya apa semboyan Denpasar bersih clean dalam penerimaan, hanya semboyan semata,” imbuhnya.

Kisruh PPDB Denpasar Orang Tua Siswa Datangi Ombudsman Minta Diskusi dengan Walikota.jpg

Menanggapi persoalan kisruh PPDB yang disampaikan para orang tua siswa, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab berjanji akan secepatnya menyampaikan aspirasi orangtua ini ke Disdikpora Kota Denpasar dan ke Wali Kota Denpasar. Pihaknya menampung semua masukan yang ada dan akan ditindaklanjuti segera.

“Banyak hal yang disampaikan, pertama sistem yang dibangun masih mengalami kekacauan dan mereka meminta agar semuanya di-reset dan mereka daftar kembali dari nol. Nanti akan saya sampaikan hal itu,” katanya.

Banyaknya masalah yang disampaikan maka Umar Ibnu Alkhatab pun mempertanyakan kesiapan sistem yang digunakan Disdikpora dalam PPDB SMP tahun 2019. Disdikpora Denpasar dinilai belum mengikuti komitmen deklarasi bersama penerimaan peserta didik baru 2019 yang bebas dari maladministrasi di wilayah Provinsi Bali. Ombudsman sebagai penjembatan antara publik dengan pemerintah berharap dapat menemukan solusi tercepat sehingga siswa bisa sekolah.

Dengan adanya kisruh PPDB di sekolah negeri maka banyak orang tua siswa yang berharap agar sekolah swasta tidak terlalu cepat menutup pendaftaran siswa baru.(blt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *