Puspa Negara : APBD Defisit, Badung Kurang Greget Garap Pendapatan Pariwisata 

Puspa Negara : APBD Defisit, Badung Kurang Greget Garap Pendapatan Pariwisata

Buletin Dewata, Badung.

Mencermati APBD Kabupaten Badung dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2020, dimana pendapatan dirancang hanya Rp 6.8 Triliun atau turun 11.95% dari APBD induk tahun 2019 yang ditetapkan Rp 7.7 Triliun, menunjukkan adanya tren penurunan asumsi besaran penerimaan daerah yang mestinya harus dirancang naik/ optimis, namun menjadi pesimis kendati tidak ada asumsi kejadian luar biasa atau post majeur yang mendegradasi pariwisata. Sebaliknya justru sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Badung yang meningkat 12 persen dari tahun 2018 ke tahun 2019, serta peningkatan proyeksi dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Menyikapi hal tersebut, pelaku pariwisata asal Legian, Kuta, I Wayan Puspa Negara menilai adanya asumsi pesimitis yang diakibatkan oleh asumsi Pendapatan yang tidak mencapai target. “Sejatinya dalam pengelolaan APBD harusnya asumsinya optimis/ positif didukung oleh kerja keras yang tidak hanya sekedar kerja keras , inovasi bertumbuh, penguasaan teknologi & perubahan pola kerja yg lebih efisien, efective dan produktif,” ujarnya di Badung, Sabtu (20/7).

Dikatakan, khusus di sektor pendapatan masih sangat banyak sumber – sumber yang bisa di maksimalisasi oleh Pemerintah Badung seperti pengelolaan jasa biro perjalanan wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota sesuai UU no 28 th 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang belum digarap dengan maksimal. Hal ini terbukti dari sistem penjualan kamar, perjalanan wisata, kulinet dan ekstra valur package yang dikelola secara online maupun offline oleh para agent di Badung belum tersentuh, dimana sudah ada kewenangannya.

“Sejauh ini sektor pariwisata tumbuh pesat dengan berbagai pembaharuan teknologi dalam sistem dan management digitalisasi dimana tak kurang ada 12 agent BPW online beroperasi di Badung yang belum tersentuh atau sama sekali belum pernah diajak sharing/gathering seperti TRAVELOKA, AGODA, ZUZU,BOOKING.COM, PEGI PEGI, TICKET.COM, EXPEDIA, R&B, REED DOORZ, AIRY ROOM, HOTEL.COM, & OYO. Padahal mereka sangat mungkin dijaring karena kantor dan operasionalnya ada di Badung,” ungkap Puspa yang juga mantan anggota DPRD Badung.

Puspa Negara : APBD Defisit, Badung Kurang Greget Garap Pendapatan Pariwisata
Foto : I Wayan Puspa Negara.

Berikutnya, sumber pendapatan yang bisa di maksimalkan di Badung adalah masih ditemukan secara empirik ratusan bahkan ribuan sarana akomodasi yang belum mengantongi NPWPD yang tersebar di Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi. Dari proyeksi lebih dari 4,5 juta wisman yang ke Badung dari sebanyak 6.5 juta tahun 2018 adalah via online yang luput dari kewajiban pajak daerah.

“Hal ini merupakan potensi pendapatan yang sangat besar karena sejauh ini disinyalir pemerintah belum memiliki data valid terhadap jumlah sarana akomodasi /jumlah kamar di Badung termasuk belum ada cara penghitungan okupansi rata-rata yang akurat, Demikian juga sarana pariwisata lainya seperti SPA, resto, atraksi house music dan usaha waralaba masih belum terdata dengan baik. Mereka harus diajak gathering untuk mendapatkan data ansih system kerja mereka, ini perlu langkah berani,” imbuhnya.

Lebih jauh, Puspa Negara menyebut jika asumsi penerimaan di Kabupaten Badung harusnya bisa naik dan dipastikan naik dengan catatan ada kemampuan untuk melakukan diversifikasi, extensifikasi dan digitalisasi. “Dan Sesuai UU NO 28 TH 2009 dan gerak inovasi, saya optimis APBD 2020 yang diasumsi Rp 6,8 T bisa diasumsi naik hingga rp 8,5 T dari perhitungan pertumbuhan wisman naik 12% year to year jadi angka APBD Th 2019 yg ditetapkan rp 7,7 bisa naik 12% menjadi Rp 8,5T jika ada langkah greget dari pemerintah Badung,” pungkas Puspa Negara.(psn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *