Cegah Penipuan Money Changer Ilegal, Pelaku Pariwisata Bali Diminta Beri Informasi ke Wisatawan

Cegah Penipuan Money Changer Ilegal, Pelaku Pariwisata Bali Diminta Beri Informasi ke Wisatawan

Buletin Dewata, Denpasar.

Pariwisata Bali hingga saat ini masih menghadapi permasalahan klasik yang belum menenukan titik temu dalam hal mengatasi keberadaan jasa penukaran uang asing/money changer (MC). Pasalnya, setiap musim liburan dibeberapa kawasan sentral kegiatan pariwisata di Bali semakin banyak bertumbuh MC ilegal bagaikan jamur di musim hujan yang beroperasional tanpa mengantongi izin usaha, bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan penipuan terhadap para wisatawan.

Kondisi ini mengakibatkan citra pariwisata Bali kian buruk di mata turis asing. Dikhawatirkan secara otomatis akan mengurangi minat wisatawan datang ke Pulau Bali. Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Unud, Prof. I Wayan Ramantha beberapa waktu lalu di Denpasar. Perekonomian Bali kata dia didominasi oleh pariwisata dan salah satu kelengkapan pariwisata itu adalah mata uang atau fasilitas penukaran uang/MC. Pasalnya, wisatawan yang datang ke Bali dari berbagai negara ini akan membawa mata uangnya kemudian ditukar dalam bentuk Rupiah.

“Sampai di sini mereka akan mencari Rupiah. Mereka (wisatawan) memerlukan money changer tentunya yang legal dan di banyak negara terutama negara-negara maju asal wisatawan itu enggak ada money changer ilegal. Ini kelemahan kita yang perlu diperbaiki yang pada akhirnya kita harapkan bisa meningkatkan pariwisata Indonesia umumnya, Bali khususnya,” papar Ramantha.

Diakuinya bahwa industri pariwisata di negara ini cukup membanggakan. Namun harus berani terbuka untuk membandingkan dengan Singapore, Malaysia dan negara lainnya. Padahal di Bali ini masih banyak potensi yang bisa digali. “Bagaimana menggalinya? Salah satunya dengan memperbaiki MC kita memperbaiki pasar mata uang asing di MC kita. Jangan sampai ada yang ilegal. Diantara yang legal itu harus ada ketentuan yang baku yang standard harus ada pembinaan-pembinaan, upaya tidak merusak citra lembaga kita yang pada akhirnya merusak pariwisata kita,” jelasnya.

Berikut Ramantha menyampaikan jika kondisi MC tidak segera diperbaiki maka dampak negatifnya wisatawan akan malas datang ke Bali karena orang berwisata harus mendapatkan rasa nyaman, aman tidak dibohongi mengenai rate atau nilai mata uang. Ketika ada pilihan di negara lain yang lebih aman dengan objek lebih bagus, tentu wisatawan tidak akan memilih Bali.

Menurutnya, pengawasan preventif setelah kejadian (penipuan oleh MC ilegal) masih harus dilakukan. Dalam hal ini kata dia jumlah tenaga yang melakukan pengawasan kemungkinan lebih terbatas dibandingkan kasus yang terjadi. Terkait pengawasan tersebut anggaran di kepolisian masih perlu ditingkatkan begitu pun kerjasama asosiasi harus terlibat. Jika di negara-negara maju, semua pihak terkait terlibat baik itu hotel, travel agent dan lainnya meski terlibat dalam pengawasan.

Dia mencontohkan dari travel agent dan tour guide harus memberi informasi kepada wisatawan terkait MC yang legal dan ilegal.  “Harus berani kita seperti itu jangan sampai merasa itu bukan urusan kita. Ini menyangkut kebutuhan kita bersama. Masyarakat dan lingkungan harus membantu. Semua pihak terkait harus berkontribusi. Jangan sampai ada peluang bertindak ilegal. Perizinan diperbaiki,” tegasnya.(bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *