Cok Ace Ungkap Hilangnya Potensi PHR Akibat Menjamurnya Hostel Ilegal di Bali

Cok Ace Ungkap Hilangnya Potensi PHR Akibat Menjamurnya Hostel Ilegal di Bali
Foto : Cok Ace selaku Ketua PHRI Bali.

Buletin Dewata, Denpasar.

Saat ini perkembangan kepariwisataan tidak hanya memberikan dampak positif juga membawa efek negatif. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dampak negatif tersebut dapat dilihat dengan menjamurnya akomodasi wisata yang ilegal salah satunya hostel.

“Dulu homestay punya segmen pasar sendiri yang harganya Rp300 ribu atau Rp 400 ribu. Saya mencontohkan di daerah saya sendiri di Ubud. Ketika pangsa pasar Rp300 ribu sampai Rp400 ribu ini direbut oleh hotel bintang tiga, dia lari kesana,” beber pria yang akrab disapa Cok Ace di Denpasar beberapa waktu lalu.

Namun kenyataannya sekarang, homestay menurunkan gradenya menjadi hostel. “Satu kamar diisi dipan empat. Kamarnya orang homestay kan luas-luas. Mereka tetap mendapat Rp300 ribu per kamar, cuma penghuninya empat orang sekarang atau enam orang. Ini yang terjadi pergeseran,” ungkapnya.

Keberadaan hostel yang tidak membayar pajak tersebut tentunya dapat merugikan akomodasi lainnya yang telah tertib menjalankan aturan dari pemerintah. Hal ini berarti tidak memberikan kontribusi positif kepada pemerintah dan juga kepariwisataan di Bali. Sebab, pemerintah juga terpaksa kehilangan potensi pajak hotel dan restoran (PHR) akibat menjamurnya hostel tak berizin.

“Hostel tidak ada izinnya, saya yakin. Ini kan sudah pelanggaran peraturan daerah (Perda). Itu kan juga belum ada Perda yang mengatur tentang hostel,” katanya.

Wakil Gubernur Bali ini mengatakan kondisi tersebut akan menjadi masalah besar, jika mulai dari sekarang tidak disikapi oleh para bupati. “Ini akan menjadi masalah besar. Ya mungkin kesadarannya belum sampai sana. Jadi belum berpikir ini suatu ancaman yang besar bagi pariwisata dan pendapatan Bali. Tetapi kami ingatkan ini akan menjadi masalah besar, kalau tidak segera ditata,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Bali pun akan segera menata tata niaga pariwisata. Apabila dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas kepariwisataan Bali. Padahal, dibawah pimpinan Gubernur, Wayan Koster, pemerintah mencanangkan Bali sebagai destinasi wisata internasional yang berkualitas. Langkah nyata pemerintah kata dia melalui regulasi yang khusus mengatur soal tata niaga sektor kepariwisataan.

Cok Ace membeberkan beberapa daerah yang menjadi sentra pariwisata telah dimasuki hostel. Seperti Kabupaten Badung di kawasan Seminyak dan Kerobokan, Ubud (Gianyar). Hal ini tidak hanya mengurangi PHR, keberadaan hostel juga berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.

“Permasalahan ini yang sedang kita pikir, karena perizinan ada di provinsi. Makanya satu pulau satu tata kelola, inilah yang kita kelola diatas nanti. Ketika kita memetakan Bali secara keseluruhan, secara utuh, ada kemungkinan kita disana bisa masuk,” imbuhnya.(bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *