Soal Retribusi 10 Dollar Diyakini Tak Kurangi Minat Wisatawan ke Bali

Soal Retribusi 10 Dollar Diyakini Tak Kurangi Minat Wisatawan ke Bali
Foto : Wisatawan asing menginap di sebuah hotel di Bali

Buletin Dewata, Badung.

Pelaku industri pariwisata mendukung rencana Pemprov Bali terkait retribusi 10 Dollar AS untuk setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Bali. Terlebih pungutan retribusi ini untuk pemeliharaan budaya ini, maka akan semakin memperkuat dan mempertahankan pariwisata budaya Bali. Demikian disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya disela-sela acara penyerahan piagam penghargaan sekaligus sosialisasi tekhnis program promosi pariwisata kabupaten Badung 2019 bertempat di Kuta, Selasa (27/11).

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung mengatakan jumlah retribusi 10 Dollar AS untuk setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata dan sebesar Rp 10 ribu untuk turis domestik per orang nilainya tidak terlalu besar. Hal ini mengingat pariwisata Bali memang memerlukan biaya untuk perawatan, pemeliharaan obyek-obyek wisata terutama yang dikelola oleh desa adat. Selain itu retribusi tersebut juga bisa digunakan untuk biaya kesenian, kebersihan lingkungan dan memelihara budaya seperti sanggar-sanggar. Dengan demikian kedepan pariwisata budaya di Bali akan sangat kuat ditengah persaingan dengan destinasi lainnya yang juga menawarkan pariwisata budaya.

Menurutnya retribusi yang dimaksud bisa dibayarkan ketika wisatawan akan memasuki Bali baik berupa service charge di bandara. Diyakini kebijakan retribusi tidak akan mempengaruhi minat turis untuk berkunjung ke Pulau Seribu Pura ini karena retribusi tersebut wisatawan akan dapat menikmati budaya Bali dengan nyaman. “Terkait retribusi yang diberlakukan untuk wisatawan asing dan domestik ini dari industri mendukung. Karena akan sangat penting. 10 Dolar dari wisatawan yang ke Bali itu kan kecil seperti pengeluaran untuk makan pagi. Retribusi itu tidak masalah. Tidak akan mengurangi animo wisatawan mancanegara dan domestik ke Bali,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Made Badra menjelaskan kebijakan tersebut sudah ada di negara lain. Namun jika retribusi tersebut dilakukan di Bali maka diharapkan agar lebih transparan. Ia menyarankan jika kebijakan ini dijalankan, harus memiliki lembaga yang mengelola uang dari hasil retribusi tersebut sehingga bisa diketahui lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. “Ini ide bagus sebenarnya. Tapi harus transparan akuntabilitas uangnya kemana itu harus dijelaskan. Programnya untuk apa karena setiap pungutan itu ditanggungjawabkan kepada mereka jangan sampai ada yang tidak terlaporkan,” pungkasnya.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *