Asita, HPI, Pawiba Sepakat Tak Dukung Praktik Bisnis Wisata Ilegal di Bali

0
Asita, HPI, Pawiba Sepakat Tak Dukung Praktik Bisnis Wisata Ilegal di Bali
Foto : Asita, HPI, Pawiba tanda tangani surat pernyataan bersama di Kantor Bali Tourism Board, Selasa (6/11).

Buletin Dewata, Denpasar.

Adanya penurunan kualitas wisatawan Tiongkok ke pulau Bali akibat ulah beberapa artshop (toko jaringan Tiongkok) memicu beberapa organisasi pariwisata dibawah naungan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Persatuan Angkutan Pariwisata Bali (Pawiba) dan Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) yang didalamnya termasuk Divisi Bali Liang, secara bersama membuat kesepakatan yang memutuskan agar para pelaku pariwisata baik guide/pemandu wisata, travel agent dan transportasi pariwisata bisa berbenah sesuai aturan yang berlaku.Hal ini demi meningkatkan citra pariwisata Bali yang lebih baik kedepan. Penandatanganan surat pernyataan bersama ini dilakukan di Kantor Bali Tourism Board, Selasa (6/11) disaksikan pejabat dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Ada 4 keputusan dalam surat pernyataan bersama yang dibuat guna meningkatkan kualitas pariwisata khususnya untuk market Tiongkok, diantaranya 1). Mendukung seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Pariwisata Bali yang berkualitas. 2). Berkomitmen untuk tidak mendukung adanya praktek bisnis yane tidak sehat dengan tidak masuk dan mengajak wisatawan berbelanja ke toko-toko yang diduga melakukan praktek bisnis yang tidak sehat tersebut antara lain Mosso Group, Mahkota Group. Maharaja Group & Onbase Group atau toko sejenis yang ada indikasi penipuan (Daftar toko terlampir). 3).Berkomitmen dan bersama – sama ASITA Bali untuk melakukan pengawasan terhadap Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang melakukan pelangaran dan atau tidak mengindahkan instruksi Gubernur Ball dan Kebijakan yang diambil oleh DPD ASITA Bali. Selanjutnya bagi EPW yang tetap melangar maka DPD ASITA Bali akan mengajukan pencabutan keanggotaannya kepada DPP ASITA serta merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencabut jin Usahanya. Bagi BPW yang berijin tetapi belum menjadi anggota ASITA serta BPW yang tidak berijin jika ditemukan melakukan pelanggaran dan disertai dengan bukti-bukti pelanggaran, diminta untuk melaporkan ke DPD ASITA Ball dan selanjutnya DPD ASITA Bali akan segera menyampaikannya kepada Gubernur untuk dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku. 4). Berkomitmen untuk tidak melakukan praktek Kick Back serta 0 (zero) tour fee.

Menurut Ketua Asita Bali, Ketut Ardana, hal yang dilakukan HPI, Asita dan Pawiba adalah untuk semata-mata memperbaiki industri pariwisata Bali yang sempat merebak karena isu praktik-praktik bisnis yang tidak sehat khususnya berkaitan dengan market Tiongkok. “Kami ini Asita, Pawiba dan HPI dalam dunia kepariwisataan ada di depan. Kami Asita mendatangkan turis, HPI yang mendampingi wisatawan selama di destinasi dan Pawiba yang mengangkut turis selama berada di Bali. Maka kami bertiga sepakat memutuskan secara bersama-sama tentang apa yang harus kita lakukan ke depan untuk memperbaiki citra pariwisata Bali, khususnya di market Tiongkok” ujarnya.

Asita, HPI, Pawiba Sepakat Tak Dukung Praktik Bisnis Wisata Ilegal
Foto : Surat pernyataan bersama.

Sementara itu, Ketua HPI Bali, Nyoman Nuarta menyatakan, dalam kesepakatan tersebut memutuskan beberapa hal yang menjadi momentum memperbaiki tata kelola di pasar Tiongkok. “Karena akhir-akhir ini pasar Tiongkok mengalami degradation (penurunan kualitas) yang notabene di dalamnya ada yang menjadi biang kerok persoalan ini. Kami bertiga mencoba menjadi leading untuk membuat pariwisata Bali semakin baik,” katanya. Pihaknya menilai masih ada persoalan penegakan hukum yang belum berjalan bagi art shop ilegal hingga kini masih beroperasi. “Kami menyiapkan personil untuk memonitoring di lapangan jika ada yang melanggar kesepakatan ini,” tegas Nuarta.

Ketua Persatuan Angkutan Pariwisata Bali (Pawiba), Nyoman Sudiartha menjelaskan, ketiga stakeholder sepakat untuk menjaga kepariwisataan Bali menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Selain melakukan monitoring dan pengawasan bersama-sama, masing-masing asosiasi juga berhak mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut ijin usaha atau ijin profesi anggota yang masih melakukan pelanggaran meskipun sudah diberikan sanksi. Jika dalam proses monitoring itu ditemukan pihak-pihak yang melakukan usaha namun tidak memiliki ijin maka akan dikumpulkan bukti-buktinya dan akan dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat segera diproses secara hukum. “Kami mendukung rekomendasi pemerintah untuk menertibkan pasar Tiongkok. Kami dari Pawiba sebagai salah satu suplayer berupa angkutan pariwisata sangat mendukung kesepakatan ini guna meningkatkan kualitas pariwisata market Tiongkok,” jelasnya.(blt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here