Gubernur Bali Koster Segera Terapkan PHR Online Terintegrasi di Seluruh Kabupaten/Kota se-Bali

0
Gubernur Bali Koster Segera Terapkan PHR Online Terintegrasi di Seluruh Kabupaten/Kota se-Bali
Foto : Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) saat memimpin rapat system PHR Online bersama Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (5/11).

Buletin Dewata, Denpasar.

Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Bali akan segera diterapkan dengan sistem Online yang terintegrasi di seluruh Kabupaten/Kota menggunakan satu aplikasi. Dengan sistem ini Pemprov Bali pun bisa mengaksesnya sebagai implementasi dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang One Island, One Management, dan One Commando. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin rapat system PHR Online bersama Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (5/11).

Banyaknya deviasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) antara yang diterima dengan jumlah hotel dan restoran di Bali akhir-akhir ini, membuat Gubernur Bali Wayan Koster berencana segera menerapkan system PHR online serentak di seluruh Bali. Rencana ini menurutnya juga merupakan tindak lanjut pertemuan dengan pimpinan KPK pada tanggal 25 Oktober yang lalu tentang transparansi penerimaan pendapatan daerah.

“Sampai saat ini yang benar-benar menerapkan system PHR Online di Bali adalah Kabupaten Badung dan kita bisa melihat PAD Badung yang transparan hingga saat ini, dan saya ingin seluruh Kabupaetn/Kota di Bali bisa menerapkan itu. Ini juga merupakan implementasi dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, One Island, One Management, dan One Commando,” tegas Koster.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Bali ini mengintruksikan beberapa hal untuk mendukung rencana tersebut yang bertujuan mendongkrak PAD masing-masing Kabupaten/Kota serta kesejahteraan masyarakat Bali. Intruksi tersebut meliputi, penyempurnaan database hotel dan restoran yang terdapat di masing-masing Kabupaten/Kota serta menyiapkan sistem terintegrasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika dan BPD Bali. “Nanti saya inginnya setiap pembayaran yang terjadi di Hotel dan Restoran bisa langsung dipotong dan disetor ke kas daerah,” tandasnya.

Sementara itu Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, mengatakan sangat mendukung mengenai rencana PHR Online tersebut, pihaknya sangat mengharapkan pemaksimalan system yang sudah dibangun di SKPD tertentu; mengintegrasikan sejumlah data antar SKPD melalui system yang disepakati, serta integrasi data dapat diawali dengan aspek tax clearance, antara data perizinan dengan data penerimaan pajak daerah.

Asep Rahmat menambahkan melalui sistem PHR Online akan tersedia system yang transparan mengenai sektor pendapatan di Bali, utamanya dari hotel dan restoran. Sistem ini menurutnya bisa mencegah potensi pemerasan kepada wajib pajak melalui penggelembungan nilai pajak, serta manipulasi data karena adanya face to face antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Jika selama ini KPK menjadikan pendapatan sebagai pilar utama pencegahan korupsi. “Jadi sektor penerimaan pendapatan sangat rentan terhadap praktik korupsi. Jadi kita cegah kerugian Negara sedini mungkin,” jelasnya.

Rapat system PHR Online secara terintegrasi dalam Satu Kesatuan Wilayah Provinsi Bali bersama turut dihadiri Sekretaris Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Made Indera, Perwakilan OPD Penghasil Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, serta BPD Bali.(rls/blt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here