Rp 2.930.092, UMK Badung Tahun 2020 Disosialisasikan Disperinaker Badung

Rp 2.930.092, UMK Badung Tahun 2020 Disosialisasikan Disperinaker Badung
Foto : Sosialisasi UMK dan UMSK digelar Disperinaker Badung di di ruang Kertha Ghosana, Puspem Badung Mangupraja Mandala, Senin (9/12).

Buletin Dewata, Badung.

Guna menyebarluaskan informasi mengenai besaran upah minimum di Kabupaten Badung tahun 2020, Pemkab Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung menggelar kegiatan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020. Diketahui UMK di kabupaten badung di tahun depan sebesar Rp 2.930.092 naik 8,51 persen dari tahun 2019 yang hanya Ro 2.700.297.

Besaran upah minimum tersebut merupakan rekomendasi dari Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta berdasarkan hasil kesepakatan dari seluruh dewan pengupahan, dengan penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang pengupahan.

“Upah minimum tersebut merupakan rekomendasi dari Bupati Badung berdasarkan hasil dari kesepakatan seluruh anggota dewan pengupahan Kabupaten Badung dengan perhitungan berdasarkan PP 78 Tahun 2019 tentang pengupahan.” ujar Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung, Ida Bagus Oka Dirga, Senin (9/12) di ruang Kertha Ghosana, Puspem Badung Mangupraja Mandala.

Selain melaksanakan sosialisasi upah minimum di Kabupaten Badung pada 2020 juga dilaksanakan sosialisasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang khusus dilaksanakan pada sektor akomodasi sub sektor hotel bintang 3 sampai dengan bintang 5. Berdasarkan hasil kesepakatan PHRI dengan 3 serikat pekerja, yakni SP-Par SPSI, SP Bali dan SP Mandiri besaran UMSK di Kabupaten Badung ditetapkan 5 % melebihi UMK yakni sebesar Rp 3,076.597.

“Ditetapkannya UMSK tersebut berdasarkan kesepakatan antara PHRI Kabupaten Badung dengan tiga serikat kerja membidangi pariwisata seperti FSP Pariwisata, FSP Bali, dan FSP Mandiri. “tandas Oka Dira.

Sementara itu menurut Ketua Pengurus Daerah FSP-Par SPSI Provinsi Bali Putu Satya Wira Mahaendra, disamping menerapkan UMK, pengusaha juga diharapkan menerapkan struktur skala upah, sehingga ada perbedaan upah antara pekerja yang baru bekerja 1 tahun dengan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun.

“Kami justru berfokus ke struktur skala upah sehingga kami sangat berharap bahwa manajemen yang ada di Badung betul-betul tidak hanya berpikir tentang upah minimum yang bagaimana melihat upah minimum hanya untuk satu tahun ke bawah. Tapi bagaimana memberikan tempat bagi pekerja yang sudah mengabdi 15 tahun. Jangan sampai upahnya sama dengan upah minimum. Mari kita berikan penghargaan atas produktivitas dan masa pekerja yang sudah diatur oleh UU 13 Tahun 2003,” tegasnya.

Ditambahkan, untuk memperkuat posisi dan nilai tawar pekerja, maka para pekerja di setiap perusahaan diharapkan membentuk Serikat Pekerja. Jika terjadi permasalahan di tempat kerja, termasuk jika terjadi permasalahan terkait pengupahan, diharapkan segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Diingatkan, Serikat pekerja berperan penting dalam proses pendapatan upah minimum kabupaten/kota dari Aceh sampai Papua termasuk Kabupaten Badung.

“Jadi mohon dipahami setelah menerima Pergub, kalau perusahaannya tidak melaksanakan UMK, maka akan menjadi problem karena anda tidak berserikat. Kalau tidak berserikat berarti pengaduannya bersifat individu, sehingga yang mengadu, biasanya dipecat. Itulah fakta di lapangan yang saya temukan,” Cetusnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *