LPS Perkuat Kesiapan Resolusi Bank Dukung Stabilitas Sistem Keuangan

LPS Perkuat Kesiapan Resolusi Bank Dukung Stabilitas Sistem Keuangan
Foto : Seminar Internasional LPS memperkuat kesiapan resolusi bank dan mendukung stabilitas sistem keuangan, Rabu (21/8) di Nusa Dua, Bali.

Buletin Dewata, Badung.

Memberi pertukaran informasi dan pengetahuan antar Otoritas Keuangan beberapa negara mengenai pencegahan dan penanganan krisis keuangan, terutama dalam penanganan (resolusi) bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar seminar internasional bertajuk “Facing Softening Global Economy: The Need to Strengthen Bank Resolution Preparedness”, pada 21 – 23 Agustus 2019 di Nusa Dua, Bali.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah menyampaikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), LPS memiliki opsi Purchase and Assumption dan Bridge Bank dalam melakukan resolusi bank selain likuidasi dan Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Terkait dengan opsi resolusi bank dan amanat sebagai penyelenggara PRP, LPS terus meningkatkan kemampuan dan kesiapannya antara lain melalui peningkatan kapasitas SDM baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya, penyusunan kebijakan/ketentuan terkait resolusi bank, dan ikut serta dalam simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan,” ujar Halim Alamsyah saat Press Conference dengan Media, Rabu (21/8).

LPS Perkuat Kesiapan Resolusi Bank Dukung Stabilitas Sistem Keuangan
Foto : Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah (Dua dari kiri) saat press conference seminar tahunan LPS di The Ritz Carlton Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8).

Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan dalam keynote speech-nya menerangkan bahwa LPS memiliki peran yang sangat penting dalam hal terjadi krisis sistem keuangan yang membahayakan ekonomi nasional. Dalam hal Presiden, atas dasar rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), mengaktivasi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), maka LPS yang melaksanakan program tersebut.

“Agar LPS dapat melaksanakan peran tersebut secara optimal, Kementerian Keuangan berharap LPS dapat meningkatkan kesiapan pelaksanaan resolusi bank dan penyelenggaraan PRP melalui penyusunan kebijakan/ketentuan dan penguatan koordinasi antar lembaga KSSK,” jelasnya.

LPS adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Tugas LPS ialah menjamin simpanan seluruh nasabah perbankan di Indonesia dan melakukan resolusi bank. Hingga 20 Agustus 2019, LPS telah melikuidasi 99 bank dan melakukan pembayaran klaim simpanan kepada 233.429 nasabah dengan nilai sebesar Rp1,4 triliun.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *