Matangkan Rencana Penerapan Sistem PHR Online, Pemprov Bali Gandeng KPK

Matangkan Rencana Penerapan Sistem PHR Online, Pemprov Bali Gandeng KPK
Foto : Ilustrasi kamar hotel.

Buletin Dewata, Denpasar.

Mematangkan rencana penerapan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) secara online di seluruh Kabupaten/Kota, Pemprov Bali menggelar rapat koordinasi khusus membahas dashboard monitoring PHR online dan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi PHR Secara Elektronik, Selasa (14/5) di Denpasar.

Rencana penerapan PHR online merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Koster dan Bupati/Walikota se-Bali dengan pimpinan KPK pada 25 Oktober 2018 lalu, dimana Gubernur ingin menerapkan sistem online terintegrasi di seluruh kabupaten/kota dengan memakai satu aplikasi dan Pemprov Bali bisa mengaksesnya. Menurutnya, hal ini sejalan dengan implementasi dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan pola One Island, One Management dan One Commando.

Pada rapat koordinasi yang dihadir Kepala Bapenda dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengemukakan bahwa secara politis tak ada kendala dalam rencana penerapan sistem PHR secara online karena Gubernur, Bupati/Walikota telah berkomitmen untuk menerapkan sistem ini di seluruh kabupaten/kota.

Matangkan Rencana Penerapan Sistem PHR Online, Pemprov Bali Gandeng KPK
Foto : Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra (tengah).

“Sekarang tinggal kita tindaklanjuti dengan hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi, itu yang menjadi ranah kita,” ujarnya Dewa Indra seraya berharap penerapan sistem yang nantinya akan lebih transparan dan akuntabel.

Menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rapat kordinasi dihadiri Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV Asep Rahmat Suwandha. Dikatakan Asep, KPK sangat mendukung rencana Gubernur Wayan Koster menerapkan sistem PHR online. Selain dapat mengoptimalkan pendapatan, sistem PHR online juga dinilai mampu mewujudkan zero piutang. Untuk iti seluruh jajaran birokrasi diharapkan mengerti, menguasai dan membiasakan diri dengan sistem berbasis IT.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *