OJK SIAP KELUARKAN KEBIJAKAN TERHADAP DAMPAK ERUPSI GUNUNG AGUNG

OJK SIAP KELUARKAN KEBIJAKAN TERHADAP DAMPAK ERUPSI GUNUNG AGUNG

Buletindewata.com, Karangasem.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meninjau langsung dan berinteraksi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Klungkung, para pengusaha hotel dan pariwisata, industri perbankan, debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK ini guna mengidentifikasi kebutuhan perumusan kebijakan OJK terhadap dampak meningkatnya aktivitas Gunung Agung untuk penanganan debitur dan perbankan di wilayah Bali.

Pihaknya mengungkapkan OJK sudah memiliki aturan menyikapi dampak kondisi daerah yang terdampak bencana alam. Kondisi di Bali memiliki karakteristik khusus akibat Gunung Agung baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. “OJK antisipasi dampak lanjutan karena banyak debitur yang tidak bisa kembali berusaha termasuk adanya travel warning sehingga kedatangan wisatawan berkurang,” ucap Wimboh saat bertemu para pengusaha yang merupakan debitur di Amlapura, Selasa (26/12).

Setelah kedatangan Presiden Joko Widodo beserta para menteri beberapa hari lalu dan liburan Natal maupun akhir tahun memperlihatkan peningkatan okupansi hotel yang akan kembali menghidupkan ekonomi masyarakat Bali. Perhotelan, restoran, penyewaan mobil dan tour guide, pedagang asongan pun merasakan kembali denyut kehidupan setelah Bandara I Gusti Ngurah Rai sempat ditutup beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso Foto : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. 

Dikatakan Wimboh, dalam kondisi ini, para debitur yang terdampak erupsi Gunung Agung banyak yang mengharapkan adanya keringanan atas pokok dan bunga pinjaman.” Perbankan akan merespon bentuk restrukturisasi ini sesuai dengan kondisi masing-masing bank termasuk melihat kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur,” terang Wimboh.

Perbankan di Bali diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BPD Bali, Bank Mantap dan Perbarindo melaporkan bahwa selama 3 bulan ini kondisi NPL atau kredit bermasalah masih terjaga. Namun terhadap debitur yang terdampak langsung, beberapa bank telah melakukan restrukturisasi baik yang telah diatur dalam aturan internal bank atau aturan OJK. “OJK antisipasi hal ini dengan kebijakan yang terukur menjaga ekonomi Bali agar kondusif terutama karena ketergantungan dari sektor pariwisata,” tegasnya.

OJK kata dia juga mendukung pemerintah mengkampanyekan bahwa Bali aman untuk dikunjungi dalam rangka wisata maupun seminar/pertemuan. Dia menceritakan, ketika menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF pihaknya mendorong Bali sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF/World Bank pada bulan Oktober 2018 yang akan melibatkan belasan delegasi dari berbagai negara. “Saya mengimbau untuk tidak ragu memilih Bali sebagai tempat pertemuan baik yang berskala nasional maupun internasional,” ujar Wimboh.

Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Komisioner OJK menyerahkan bantuan  senilai Rp 1 miliar yang bersumber dari OJK dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada Pemerintah Karangasem untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Agung.(ris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *