PEKERJA RENTAN DIBANTU BPJS KETENAGAKERJAAN


images-1

Buletindewata.com, Badung.

– Dalam upaya mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka BPJS Ketenagakerjaan mendapat dukungan dari pihak perbankan terkait perlindungan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) melalui program ‘Gerakan Nasional LINGKARAN (Peduli Perlindungan Pekerja Rentan)’. Gerakan Nasional LINGKARAN ini, merupakan program perlindungan Jaminan Sosial bagi pekerja rentan  melalui donasi dari pelaku usaha, atau inisiatif masyarakat  sebagai wujud kepedulian/solidaritas, sehingga pekerja rentan bisa menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, sesuai tema kegiatan   ‘Gerakan Nasional Lingkaran, Bersama BPJS Ketenagakerjaan Masa Depan Kami Lebih Pasti’.

“Program ini perlu didukung oleh pihak korporasi maupun individu, salah satunya melalui penyaluran CSR yang diberikan dalam bentuk iuran kepesertaan. Provinsi Bali memiliki sekitar 2,2 juta angkatan kerja, di mana 53 persen merupakan angkatan kerja di sektor informal yaitu tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan yang dilakukan seperti pedagang, petani, pengrajin, nelayan, peternak, dan pekerja disabilitas,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, I Ketut Wija di The Stone, Kuta, Badung, Kamis (8/12).

Baginya, acara ini merupakan bukti komitmen BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan PT. Bank Negara Indonesia  (Persero) Tbk Kanwil Denpasar untuk memberikan bantuan iuran kepada 9.350 tenaga kerja di Provinsi Bali. “Untuk selanjutnya, kami mengimbau korporasi maupun individu lainnya untuk mendukung program Gerakan Nasional ‘LINGKARAN’ (Peduli Perlindungan Pekerja Rentan) dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali,” katanya.

BPJS Ketenagakerjaan berusaha memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam perlindungan jaminan sosial. “Kali ini, masih dalam suasana Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember, BPJS Ketenagakerjaan memberikan dukungan kepada kaum difabel Bali melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Sebanyak 428 orang pekerja difabel yang berprofesi sebagai pengrajin, diberikan bantuan peralatan kerja seperti mesin pengolahan bubuk kayu dan bambu, mesin pemotong bambu, mesin amplas dan sebagainya untuk menunjang pekerjaannya dan meningkatkan kualitas hasil kerjanya,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Pekerja difabel ini, merupakan bagian dari warga binaan Yayasan Bunga Bali, di mana seluruh anggotanya telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Gianyar. “Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus mencakup seluruh masyarakat pekerja, termasuk pekerja difabel. Ini sesuai dengan prinsip Sustainable Development Growth (SDG) dari PBB, No One Left Behind”, ujar Agus. Ia menambahkan, seharusnya pekerja difabel mendapatkan dukungan lebih untuk memastikan kemandirian mereka mencapai kesejahteraan. Seluruh 428 pekerja difabel Bali tersebut, juga menjadi bagian dari 9.350 pekerja yang mendapatkan bantuan perlindungan melalui Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dengan dukungan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan PT Bank Negara Indonesia  (Persero) Tbk Kanwil Denpasar.

GN Lingkaran merupakan inovasi sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, berupa program perlindungan Jaminan Sosial bagi pekerja rentan  melalui crowdfunding. Para pekerja informal yang belum mampu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan pendapatan atau biasa disebut pekerja rentan, mendapatkan donasi pembayaran iuran dari Corporate Social Responsibility (CSR) pelaku usaha atau inisiatif masyarakat  sebagai wujud kepedulian atau solidaritas kepada sesama.

Pertanggungannya, kata dia, adalah untuk pertanggungan dasar, yaitu program kecelakaan dan kematian dengan biaya per bulan Rp 16.800. “Jadi kalau kita dikalikan 12, setahun per orang itu membayar sekitar Rp 200 ribu,” sebutnya. Ia berharap bantuan ini akan terus dilanjutkan, kalaupun tidak pihaknya akan mencarikan perusahaan lain untuk tetap membiayai pekerja rentan ini. Ia mengatakan, hingga Oktober 2016 total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 21 juta pekerja dari 360 ribu perusahaan. Ia menyebutkan, potensi perusahaan sebanyak 600 ribuan dan 65 persennya telah terdaftar menjadi peserta. “Sampai akhir tahun kami perkirakan kepesertaan sebanyak 21,8 – 21,9 juta pekerja. Jumlah tenaga kerja di seluruh Indonesia menurut data BPS mencapai 122 juta, dengan mayoritas pekerja informal mencapai 52 persen dan sisanya pekerja formal. Ini memang tantangan kami untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja di Indonesia menjadi anggotga BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.(bude)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *