RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas, Gubernur Koster Mohon Doa Restu Masyarakat Bali

RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas, Gubernur Koster Mohon Doa Restu Masyarakat Bali
Foto : Gubernur Bali menunjukan surat dukungan terhadap RUU Provinsi Bali dari DPD RI dan Mendagri, saat konferensi pers di Jaya Sabha, Selasa (10/12).

Buletin Dewata, Denpasar.

Memperkuat keberadaan Bali dengan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokalnya yang terbukti menjadi daya tarik masyarakat dunia, Bali sangat memerlukan payung hukum berupa undang-undang tersendiri. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali yang disusun sesuai Visi Pembangunan Bali ke depan, diharapkan segera dapat disahkan menjadi UU sehingga mampu memberikan kerangka hukum pembangunan Bali secara utuh sesuai potensi dan karakteristik Bali.

“Saya berpandangan bahwa Bali memerlukan undang-undang tersendiri, bukan untuk menjadi Daerah Otonomi Khusus, tetapi agar sesuai dengan UUD NRI 1945 dan NKRI serta menjadi kerangka hukum untuk mengisi dengan pembangunan Bali ke depan, agar Bali tetap eksis, berkelanjutan, dan berdaya saing, guna menghadapi dinamika permasalahan dan tantangan dalam skala lokal, nasional, dan internasional,” tegas Gubernur Bali Wayan Koster saat konferensi pers di Jayasabha, Denpasar, Selasa (10/12).

Sebagai langkah awal, dikatakan RUU Provinsi Bali telah disosialisasikan secara terbatas sebanyak 2 kali yang dihadiri anggota DPR RI Dapil Bali, anggota DPD RI Dapil Bali, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Lembaga Organisasi Umat Beragama se-Bali, Rektor Perguruan Tinggi, serta tokoh masyarakat se-Bali. Semua pihak pun sangat mendukung RUU tersebut, yang dibuktikan melalui penandatangan pernyataan secara tertulis. Per tanggal 26 November 2019 pun telah dilakukan audiensi dengan Komisi II DPR-RI dan Ketua DPD-RI, serta pada 5 Desember 2019 dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI.

“Komisi II DPR-RI, DPD-RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI memberi respon positif dan sangat mendukung aspirasi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali mengusulkan RUU Provinsi Bali, masuk dalam Program Legislasi Nasional,” ungkap Gubernur Wayan Koster seraya menambahkan dari penjelasan Mendagri dan Menkumham diketahui RUU Provinsi Bali sudah masuk dalam Prolegnas dan mesti diperjuangkan secara bersama-sama agar masuk dalam Prioritas 50 RUU yang dibahas tahun 2020 atau selambatnya tahun 2021.

Gubernur Wayan Koster pun mohon dukungan dan doa restu, serta mengimbau seluruh masyarakat Bali, baik sebagai orang Bali, atau warga dari daerah, suku dan agama apapun, yang hidup dan mencari kehidupan dari alam dan budaya Bali agar bersatu menegakkan eksistensi dan keberlanjutan Bali untuk terus bisa memberikan kesejahteraan.(blt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *