Pemkot Denpasar – Kemenhub Sepakati Sistem Angkutan Massal BRT dengan Skema BTS di Denpasar

Pemkot Denpasar - Kemenhub Sepakati Sistem Angkutan Massal BRT dengan Skema BTS di Denpasar
Foto : Penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan antara  Pemkot Denpasar dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Jumat (6/12) di Jakarta.

Buletin Dewata, Denpasar.

Komitmen besar Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar membangun sistem perhubungan darat yang terintegrasi akhirnya menuai buah manis. Pemkot Denpasar melalui Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara melakukan kerjasama dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI melalui penandatangan nota kesepahaman program Buy The Service (BTS) dan sistem angkutan massal berbasis jalan atau Bus Rapid Transit (BRT), Jumat (6/12) di Jakarta.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bukti dari komitmen Pemerintah Pusat untuk mengembangkan transportasi umum berbasis jalan di Indonesia. Dengan skema subsidi baru yaitu Buy The Service (BTS) untuk angkutan perkotaan diharapkan menjadi stimulan bagi Pemerintah Daerah, untuk menaruh perhatian lebih terhadap angkutan umum.

“Angkutan umum yang nantinya akan memberi manfaat besar bagi lingkungan, ekonomi dan juga kualitas hidup masyarakat. Stimulan yang dilakukan Pemerintah Pusat ini saya harap dapat direspon secara maksimal oleh Pemerintah Daerah serta dilanjutkan pengembangannya,” ujarnya.

Dijelaskan pula, skema buy the service merupakan sistem pembelian kepada pihak swasta untuk memberikan pelayanan angkutan massal berbasis jalan di suatu kota. Saat ini, Kemenhub sudah menetapkan kota percontohan yaitu Medan, Surakarta, Palembang, Surabaya, Yogyakarta dan Denpasar.

Wakil Walikota Denpaasar, I.GN Jaya Negara menyampaikan bahwa penandatanganan nota Kesepahaman ini sebagai salah satu langkah strategis dalam membentuk sistem perhubungan darat yang terintegrasi yang didukung pemerintah pusat.

“Harapan kami kerjasama ini nantinya dapat berjalan dengan baik, membangkitkan lagi minat masyarakat berkendaraan umum yang tentu saja berdampak kepada kemudahan masyarakat, ketertiban lalu lintas dan menekan polusi di perkotaan,” harapnya.

Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya penataan angkutan perkotaaan di kawasan Sarbagita. Untuk tahap awalnya akan fokus di daerah Denpasar dan sekitarnya. Bentuk program dari pemerintah pusat nantinya bantuan pendanaan dalam menyediakan pelayanan angkutan perkotaan berupa pembelian jasa pelayanan BTS dengan jenis layanan transportasi BRT dengan menggunakan tiket elektronik berupa barcode.

“Tugas Pemkot Denpasar nantinya terkait rute dan manajemen rekayasa lalulintas di rute yang dilewati, membangun fasilitas pendukung dan sosialisasi. Ada empat rancangan rute untuk program ini antara lain Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Central Parkir Kuta – Jl. Imam Bonjol – Terminal Tegal – Pasar Badung – GOR Ngurah Rai, Central Parkir Kuta – Jl. Imam Bonjol – Jl. Mahendradata – Jl. Buluh Indah – Terminal Ubung – Terminal Mengwi, Sanur – Jl. Teuku Umar – Buagan- Jl. Mahendradata – Kerobokan – Dalung – Puspem – Sempidi serta Batubulan – Tohpati – Jl. Gatsu Timur – Jl. Gatsu Tengah – Jl. Gatsu Barat – Perumahan Dalung – Terminal Ubung,” terangnya.

Penggunaan angkutan umum sebagai alat berpergian masyarakat merupakan hal mendasar yang perlu diterapkan pada kawasan perkotaan di Indonesia, mengingat makin bertambahnya pengguna kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, pemborosan bahan bakar minyak serta meningkatnya gas rumah kaca yang disebabkan oleh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *