Bangun Kesepakatan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Sarbagita

Bangun Kesepakatan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Sarbagita

Buletin Dewata, Denpasar.

Konsultasi publik terkait penyusunan Ranperpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dengan baik. Hal ini untuk mencegah tidak terjadi konflik kepentingan dikemudian hari.

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa penyusunan rencana zonasi ini tidak bisa ditetapkan sendiri oleh pemerintah semata, namun semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat diharapkan duduk bersama untuk memberikan pandangannya sehingga terbangun kesepakatan untuk menghasilkan rencana zonasi dengan baik.

“Sama-sama memberikan pandangannya, memberikan perspektifnya, memberikan sarannya, memberikan masukannya. Sehingga dengan demikian kita bisa membangun kesepakatan untuk menghasilkan sebuah rencana zonasi yang mengakomodasi semua kepentingan, baik kepentingan pembangunan Bali kedepan dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita, kepentingan untuk menjaga kualitas lingkungan, dan kepentingan untuk menjaga agama dan budaya kita,” ujarnya usai membuka Konsultasi Publik RZ KSN Sarbagita di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Rabu (20/11).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir I Made Sudarsana MSi menjelaskan dalam kegiatan ini sangat penting adanya keharmonisan antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) yang menjadi aturan daerah dengan aturan nasional RZ KSN.

“Yang penting bagi kami adanya satu keharmonisan antara RZ WP3K yang milik Bali dengan RZ KSN yang aturan dari nasional. Jadi ada satu keselarasan, misalkan pemanfaatan ruang di satu lokasi itu sesuai dengan yang tercantum di RZ BP3K. Contohnya didaratan ada bandara dan disebelahnya ada sebuah kawasan maka ini harus jadi satu kesatuan, tidak bisa dimanfaatkan untuk hal lain,” pungkasnya.

konsultasi publik terkait penyusunan Ranperpres RZ KSN Sarbagita yang digelar Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadirkan para stakeholder termasuk pegiat lingkungan diantaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) Bali dan perwakilan media.

Pada pertemuan ini menghasilkan sebanyak 16 poin kesepakatan, diantaranya Perlu dipertajam konsep perencanaan RZ KSN Sarbagita untuk melindungi ekosistem. Perlu ditelaah kembali arahan kegiatan reklamasi di kawasan bandar udara dan pelabuhan Benoa, serta diidentifikasi strategi untuk meminimalkan dampaknya. WALHI Bali berkeberatan arahan pemanfaatan ruang untuk pertambangan pasir, reklamasi pengembangan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa dan perlu ditelaah kembali mengenai fungsi Pelabuhan Kedonganan, apakah akan dikelola oleh daerah atau pusat.(wid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *