100% Tingkat Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Badung

100% Tingkat Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Badung

Buletin Dewata, Badung.

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Evaluasi Penyampaian LHKPN dan Validasi Data Bali, NTB dan NTT di Kantor Kabupaten Badung, Rabu (13/11). Diketahui dari 980 wajib lapor, Kabupaten Badung bisa mendorong pelaporan hingga 100% dengan kelengkapankepatuhan mencapai 80%.

Kasatgas PP LHKPN, Dwi Yanti menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi penyampaian LHKPN dan validasi data ini sebetulnya dilakukan di 543 Kabupaten kota yang memiliki potensi kepatuhan LHKPN yang cukup baik, meliputi tingkat kepatuhannya, Wajib Lapornya, pengelolaannya serta komitmen kepala daerah masing-masing. Namun karena keterbatasan SDM, pihaknya membagi menjadi 12 provinsi untuk bisa mewakili daerah-daerah yang berdekatan dengan kabupaten kota yang bersangkutan.

“Seperti contohnya di Bandung ini karena kita lihat dari 980 wajib lapor, kabupaten ini bisa mendorong pelaporan sampai 100%. Dan kalau kita lihat kelengkapannya pun mencapai 80% sudah dilengkapi dengan kepatuhannya, surat kuasanya, termasuk upload datanya,” ujarnya saat ditemui di ruang Kriya Gosana Puspem Badung.

Dikatakan, pihaknya juga akan melakukan program yang sama di daerah-daerah lain dengan harapan seusai kegiatan akan diperoleh data master jabatan yang benar-benar rapi, mengingat selama ini masih terdapat penempatan master jabatan yang berbeda-beda.

“Sesuai PP 18 itu kan dimana sub bidang, bidang, jabatan dan instansi harus tersusun dan urutan-urutannya mulai dari eselonisasi sampai jabatan terkecil yang memiliki kewajiban wajib lapor LHKPN, baik itu secara undang-undang atau berdasarkan jabatan strategis yang berdasarkan kebijakan dari instansi masing-masing,” imbuhnya.

100% Tingkat Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Badung
Data kepatuhan pelaporan LHKPN se-Bali.

Sementara, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi admin penyelenggara LHKPN sehingga tercipta pemerintahan yang bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperkuat LHKPN diperlukan adanya data base wajib lapor yang valid, sehingga sangat relevan dengan kegiatan KPK RI untuk rekonsiliasi data dengan admin instansi LHKPN se-Prov. Bali NTB dan NTT.

“Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN kami terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimana pada pelaporan tahun 2018 tingkat kepatuhan Badung mencapai 98,3% sehingga oKPK RI memberikan Badung penghargaan sebagai instansi terbaik penerapan LHKPN tahun 2018,” pungkasnya.

Seperti diketahui bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan piranti penting dalam upaya pencegahan korupsi yang berperan sebagai instrumen sosial untuk kepastian integritas penyelenggara negara. Mengingat begitu pentingnya LHKPN tersebut, sejak awal Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk mengelola LHKPN dengan baik.(wid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *