Gubernur Koster Siapkan Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Bali
Foto : Gubernur Koster terima audensi perwakilan DPD Konfederasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Selasa (28/5).

Buletin Dewata, Denpasar.

Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen akan melindungi dan meningkatan kualitas tenaga kerja lokal Bali. Hal itu terungkap saat Gubernur Koster menerima audensi perwakilan DPD Konfederasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Selasa (28/5).

Program dan kebijakan tersebut segera akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur atau Pergub yang sedang dirancang. Pergub tersebut, ke depannya akan menjadi pegangan sektor ketenagakerjaan, khususnya untuk mendukung dan melindungi tenaga kerja lokal Bali.

“Semuanya akan dibenahi dan ditata, mulai dari sistem rekrutmen, peningkatan kompetensi dan daya saing serta kemampuan manajerialnya.Saya memprioritaskan untuk membangun sistem, dari hulu hingga hilir, secara menyeluruh dan tidak parsial untuk sektor ketenagakerjaan ini,” ujar Koster.

Koster juga menyoroti masalah jam kerja dan kewajiban untuk turut kegiatan adat istiadat yang maish snagat kental di Bali. “Kita akan petakan minimum kerja karyawan per minggu yang ideal. Sehingga jika ada kegiatan-kegiatan adat bisa dikompensasi di hari lain. Jadi tidak mengurangi jam kerja dan kinerja yang bersangkutann kepada perusahaan,” jelas Koster.

Kedepan, gubernur Koster mengharapkan peningkatan daya saing harus benar-benar diperhatikan agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja luar yang datang ke Bali. “Keahlian dan keterampilan harus terus ditingkatkan, harus ada diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menciptakan armada kerja yang siap dan kompeten,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD K-SPSI Bali Made Madra menyampaikan berbagai masukan terkait sektor tenaga kerja di Bali. Salah satunya terkait pekerja kontrak dan outsourcing agar mendapatkan pengakuan yang lebih layak. “Mudah-mudahan ada kebijakan yang bisa memperjuangkan hal tersebut,” harapnya.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *