Ranperda Diketok Palu, Desa Adat di Bali Segera Miliki Payung Hukum

Ranperda Diketok Palu, Desa Adat di Bali Segera Miliki Payung Hukum

Buletin Dewata, Denpasar.

Keberadaan Desa Adat di Bali segera akan memiliki payung hukum yang pasti karena Raperda tentang desa adat yang dibahas secara maraton selama sekitar empat bulan dapat diselesaikan dan diketok palu DPRD Bali bersama pihak eksekutif dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (2/4) lalu.

RancanganPeraturan Daerah No 5 tahun 2019 tentang Desa Adat terdiri dari 19 bab dan 103 pasal tidak hanya menjawab tantangan kedepan terkait keberadaan Desa Adat di Bali namun juga dimaksudkan untuk pengakuan, penguatan, pemberdayaan dan kemandirian Desa Adat.

Pada Ranperda Desa Adat ini diatur beberapa hal penting diantaranya desa adat sebagai subyek hukum serta swadharma atau kewajiban krama di Desa Adat yang meliputi krama desa adat, krama tamiu dan tamiu. Perda Desa Adat juga mengatur tentang bendesa adat yang dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat, kewajiban melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan krama dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan serta melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat.

Gubernur Bali Wayan Koster sangat mengapresiasi atas kerja keras dan kerjasama pihak Legislatif dalam menyelesaikan pembahasan raperda Desa Adat. Peranan Desa Adat di Bali dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sangat strategis sehingga Desa Adat perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pembinaan dan pemberdayaannya guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala niskala.

“Jangan sampai desa adat ditinggalkan oleh generasi muda kita, keberadaan desa adat sangat penting karena ada fungsi yang tidak mungkin dilakukan oleh desa lainnya. Kedepan Perda ini harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dengan Perda ini, desa adat mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan Krama Bali dan menjaga kebudayaan Bali sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, ujarnya.

Selanjutnya, Raperda desa adat akan diajukan ke Mendagri untuk diverifikasi sehingga bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian keberadaan desa adat di Bali memiliki payung hukum yang pasti. Sidang Paripurna yang turut dihadiri 41 Anggota DPRD Provinsi Bali , Wagub Bali Cok Ace, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *