Sikapi Polemik Pergantian Nama LPD, Gubernur Koster Akomodir Aspirasi Bawah

Sikapi Polemik Pergantian Nama LPD, Gubernur Koster Akomodir Aspirasi Bawah
Foto : Pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan seluruh Kepala LPD se-Bali di Jayasabha, Jumat (15/2).

Menyikapi polemik terkait rencana pergantian kepanjangan LPD dari Lembaga Perkreditan Desa menjadi Labda Pecingkreman Desa, Gubernur Wayan Koster mengambil jalan tengah dengan mengakomodir aspirasi arus bawah. Hal ini disampaikannya saat mengundang Kepala LPD se-Bali beramah tamahdi Gedung Jayasabha, Jumat (15/2).

Gubernur Koster didampingi Ketua Pansus Perda Desa Adat I Nyoman Parta dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebedaraan LPD. Ia juga meyakinkan bahwa tak ada sedikitpun niatnya menghapus jejak sejarah. “Tidak mungkinlah saya ada niat menghapus sejarah, tidak benar itu,” ujarnya.

Koster menjelaskan saat ini, keberadaan LPD diatur dalam UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kepala LPD diminta mencermati Ayat 3 Pasal 39 UU tersebut yang berbunyi Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Mencermati bunyi ayat dalam pasal tersebut, Koster menilai kalau keberadaan LPD hanya diakui, namun secara operasional tidak diatur. Karena itu, ia berpendapat akan lebih aman jika keberadaan LPD diatur dalam hukum adat dan penyebutannya juga menggunakan istilah kearifan lokal. Ia pun mengingatkan mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan di kemudian hari yang juga tak menutup kemungkinan jika pasal yang mengatur LPD dapat dihilangkan.

Lebih jauh, Koster mengingatkan agar seluruh jajaran pengurus LPD jangan hanya berpikir nyamannya sekarang saja, namun harus pula memikirkan antisipasi jangka panjang. Sarannya akan lebih baik jika LPD tak masuk dalam kategori lembaga keuangan mikro, namun eksis sebagai kearifan lokal yang dilindungi hukum adat sehingga keberadaannya aman dan terproteksi dalam jangka panjang. “Mau kapan dilaksanakan, silahkan saja. Sampai semuanya cocok dan sepakat, baru jalan,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Koster tetap menawarkan satu pasal yang mengatur keberadaan LPD (Labda Pacingkreman Desa) dalam Ranperda Desa Adat yaitu Pasal 60. Pasal ini menyebutkan bahwa desa adat memiliki usaha yang terdiri dari Labda Pacingkreman Desa (LPD) dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). “LPD adalah lembaga keuangannya, sedangkan BUPDA merupakan lembaga ekonomi dan sektor riil di luar keuangan, Selanjutnya keberadaan LPD akan diatur dalam Perda, sementara BUPDA diatur dalam Pergub,” bebernya.

Ditambahkan, sepanjang Perda yang mengatur tentang LPD sebagai Labda Pacingkreman Desa belum ada, yang berlaku adalah Perda Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur LPD sebagai Lembaga Perkreditan Desa. “Suatu saat kalau semua sepakat untuk perubahan, sudah ada payungnya,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *