Perjuangkan RUU Provinsi Bali Jadi UU, Gubernur Wayan Koster Minta Dukungan

Perjuangkan RUU Provinsi Bali Jadi UU, Gubernur Wayan Koster Minta Dukungan
Foto : Kegiatan pemaparan dan diskusi RUU tentang Provinsi Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1).

Buletin Dewata, Denpasar.

Pembangunan Bali sangat penting untuk selalu terjaga agar tetap eksis dan berkelanjutan hingga generasi yang akan datang. Salah satu langkah urgen yang harus dilakukan untuk memproteksi pembangunan Bali adalah menyusun sebuah regulasi berupa aturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Provinsi Bali. Kedepan, dengan adanya UU tersebut seluruh wilayah Bali dengan segala sumber dayanya dapat dikelola dengan lebih baik. Demikian sampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memaparkan RUU tersebut di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1).

Gubernur Wayan Koster menerangkan, Payung hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT yang mengatur Provinsi Bali saat ini sudah tidak relevan lagi karena yang menjadi dasar penyusunannya adalah Undang-Undang Sementara Tahun 1950. Tiga wilayah yang berada di bawah satu payung hukum tersebut saat ini sudah berkembang dan punya keunggulan masing-masing, maka sudah seyogyanya diatur dalam undang-undang yang terpisah.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster kembali melakukan gebrakannya dengan merampungkan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Bali yang segera akan diperjuangkan ke pusat untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Guna menuai dukungan dari berbagai komponen, Wayan Koster memaparkan RUU tersebut dihadapan Ketua DPRD Bali, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD Perwakilan Bali, sejumlah Rektor Universitas, PHDI, MUPD, FKUB dan tokoh masyarakat.

RUU Tentang Provinsi Bali yang terdiri dari 41 Pasal dan tertuang dalam 13 Bab. Koster mengurai, RUU tersebut disusun berdasarkan atas sejumlah permasalahan yang hingga saat ini masih dihadapi Pulau Dewata. Permasalahan tersebut antara lain kesenjangan antar daerah, industri pariwisata yang lebih terkonsentrasi di Bali selatan, ketidakseimbangan pembangunan yang memicu urbanisasi ke wilayah Denpasar dan sekitarnya yang menyebabkan semakin tertinggalnya laju perekonomian di kawasan Bali Utara dan Timur.

Koster berpendapat, permasalahan tersebut memerlukan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, 1 pulau, 1 pola, 1 tata kelola (one island, one management, one commando). Pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah itu secara lebih spesifik diatur dalam RUU Tentang Provinsi Bali. Regulasinya tertuang dalam Bab IV Pasal 8 RUU Provinsi Bali yang mengatur tentang Urusan Pemerintah Provinsi. Dalam Bab IV Pasal 8 Point 3 disebutkan bahwa urusan pemerintahan tertentu yang sepenuhnya menjadi Kewenangan Provinsi Bali sebagai daerah otonom mencakup bidang kebudayaan, adat istiadat, tradisi, subak, desa adat, penataan ruang, periwisata, kependudukan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

Untuk memuluskan perjuangan mengawal RUU ini, Koster berharap dukungan dari berbagai komponen yang dituangkan dalam tandatangan dan Deklarasi Bali. “Mari kita sepakat dan lepaskan atribut partai karena ini merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi Bali. Mari kita bersama membuat sejarah, bukan hanya membaca sejarah,” ujarnya.

Lebih dari itu, persoalan yang banyak dihadapi tenaga kerja lokal juga mendapat perhatian Gubernur Koster dan diatur dalam RUU ini. Menurut Koster, belakangan ini tenaga kerja lokal kerap memperoleh perlakuan diskriminasi karena dikait-kaitkan dengan ikatan adat istiadat yang mengharuskan mereka banyak minta ijin. Mencermati hal tersebut, Bab IX Pasal 29 RUU Provinsi Bali secara tegas mewajibkan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Bali agar mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat. “Kita juga memahami bahwa pengusaha tak mau rugi terkait dengan jam kerja yang nantinya tetap harus dipenuhi oleh para pekerja. Untuk itu, kita akan berkoordinasi dengan pengusaha agar bisa diatur,” imbuhnya.

Koster optimis, perjuangan mengawal RUU Tentang Provinsi Bali ini lebih mudah jika dibandingkan RUU Otsus yang sebelumnya mentok di pusat. “Secara politis tak menimbulkan resistensi karena Bali tetap dalam konteks NKRI. Selain itu, RUU yang kita ajukan ini tak berkaitan dengan kapling anggaran, jadi tidak membebani pusat. Kita hanya ingin mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat. Kita ingin mengurus Bali dengan lebih baik,” tandasnya.

Sejumlah pihak yang angkat bicara dalam sesi diskusi memuji dan mendukung langkah Gubernur Koster terkait pengajuan RUU Tentang Provinsi Bali. Wakil Bupati Karangasem I Wayan Arta Dipa sepakat untuk memperjuangkan RUU ini karena Provinsi Bali memang membutuhkan payung hukum khusus. Dukungan juga dilontarkan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Ketua FKUB Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Ketua MUDP Jero Gede Suwena Putus Upadesha dan Ketua PHDI Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.

Setelah memperoleh persetujuan dan dukungan dari berbagai komponen, Gubernur Koster berencana membawa usulan RUU ini ke DPR RI, 23 Januari 2019 mendatang. Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengajak seluruh masyarakat Bali berdoa dan bersatu agar RUU ini bisa secepatnya diproses dan disahkan.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *