Konferensi International VOICE 2018 di Bali Bahas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Konferensi International VOICE 2018 di Bali Bahas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
Foto : Konferensi International VOICE 2018 di Bali Bahas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Buletin Dewata, Badung.

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerjasama dengan Care and Protection of Children (CPC) Learning Network Columbia University menyelenggarakan konferensi internasional Viable and Operable Ideas for Child Equality (VOICE) di Nusa Dua, Bali, Rabu 12/12).

Mangangkat tema “Finding Scientific Answer to the 21st Century Challenges for Families, Communities, and Public Policy”, VOICE 2018, dihadiri sekitar 250 peneliti global, praktisi pembangunan dan kemanusiaan, pembuat kebijakan, dan pemimpin muda yang berbagi dan berbicara tentang bukti ilmiah di bidang perlindungan anak serta mendiskusikan cara-cara untuk mewujudkannya menjadi tindakan yang berarti.

Direktur PUSKAPA, Santi Kusumaningrum menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah masalah yang bermuatan emosional. Konferensi VOICE menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga semakin menguat. “kita harus memastikan bahwa kebijakan tidak dibuat berdasarkan emosi dan yang bersifat populis, tetapi pada data yang diteliti dengan baik,” ujarnya.

Co-Director of CPC Learning Network at Columbia University.Mark Canavera, menyampaikan misi dari CPC Learning Network adalah untuk menghubungkan akademisi, pembuat kebijakan, dan para praktisi dalam menemukan solusi berbasis bukti untuk perlindungan anak yang lebih baik. “Kami bangga menjadi bagian dari proses ini dan bekerja sama dengan PUSKAPA. Konferensi VOICE berfungsi sebagai platform yang sangat bagus di mana pembelajaran yang dihasilkan di Indonesia akan berkontribusi terhadap dialog dan kemajuan global,” tuturnya.

Berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak yang dibahas dalam konferensi ini ada tiga tantangan utama abad ke-21 yaitu migrasi terutama yang disebabkan oleh perubahan iklim yang juga mempengaruhi kesejahteraan anak-anak; norma sosial yang menjadi bahaya bagi anak-anak; serta mengubah teknologi dari ancaman menjadi bermanfaat bagi anak-anak.

Dalam konferensi ini peserta dari negara-negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Ghana, India, Zambia, Uganda, Pakistan, Nigeria, Liberia, Bangladesh, dan Indonesia akan saling mendorong kerjasama dan membentuk jaringan internasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pungky Sumadi, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa pemerintah mengakui bahwa anak-anak adalah warga negara Indonesia dan berhak mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. “Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlindungan anak dan kesejahteraan sangat bersinggungan, dan berkomitmen untuk memprioritaskannya dalam sasaran pembangunan nasional,” terangnya.

Sementara dalam kata sambutanya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Arie Setiabudi Soesilo – mengatakan acara seperti VOICE mutlak diperlukan karena menyatukan orang-orang yang tertarik pada masalah perlindungan anak. “Kami percaya bahwa perlindungan anak adalah masalah kompleks yang patut mendapat perhatian dari banyak pemangku kepentingan, baik lembaga pemerintah, akademisi, aktivis masyarakat, atau pelaksana program. Konferensi VOICE yang menyatukan para peneliti global akan selaras dengan misi Universitas Indonesia untuk menjadi salah satu universitas riset terkemuka di dunia,” pungkasnya.

Konferensi VOICE 2018 memfasilitasi para pembuat kebijakan dan peneliti untuk saling berbagi tentang faktor-faktor yang berdampak pada keberhasilan tujuan pembangunan nasional Indonesia dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Konferensi ini terselenggara atas dukungan UNICEF Indonesia, Learning Initiatives on Norms, Exploitation, and Explanation (LINEA), Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), The Asia Foundation, Institute for Reproductive Health at Georgetown University, dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *