Disperinaker Badung Sosialisasikan Kenaikan UMK Tahun 2019

Disperinaker Badung Sosialisasikan Kenaikan UMK Tahun 2019
Foto : Sosialisasi kenaikan UMK Badung 2019 menghadirkan narasumber Ketua PC FSP PAR – SPSI Kab. Badung, Putu Satyawira Marhaendra (tengah), di Kertha Gosana Lantai 3 Kantor Bupati Badung, Senin (10/12).

Buletin Dewata, Badung.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, Bali, melaksanakan sosialisasi terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat tahun 2019. Dipimpin Kadisperinaker Badung IB Oka Dirga, sosialisasi dihadiri 150 perusahaan dari sekitar 9000 perusahaan yang ada di Kabupaten Badung, bertempat di ruang Kertha Gosana Lantai 3 Kantor Bupati Badung, Senin (10/12).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Ida Bagus Oka Dirga mengatakan sosialisasi selain bertujuan untuk diketahui seluruh komponen masyarakat serta pemerintah, juga sebagai jaring pengamanan terjaminnya kesejahteraan para pekerja di wilayah Badung. Pihaknya berupaya melakukan sosialisasi di semua lini untuk menginformasikan bahwa UMK di Kabupaten Badung per 1 januari 2019 sudah berlaku sesuai dengan Keputusan Gubenur. “Kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Gubenur Bali Nomor 91 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ini wajib dilakukan pemerintah terhadap semua perusahaan yang berada di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Sosialisasi kenaikan UMK Badung 2019 menghadirkan narasumber Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP PAR – SPSI) Kabupaten Badung, Putu Satyawira Marhaendra. Kepada para pekerja di Kabupaten Badung, Satyawira menegaskan ini adalah perjuangan minoritas (pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja – FSP PAR – SPSI) dan untuk mayoritas (pekerja yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja).

“Kenapa ini harus dijelaskan? karena ada pekerja bilang buat apa ada serikat pekerja, toh UMK sudah diteken Gubernur. Jadi Gubernur tidak akan bisa teken UMK kalau tidak ada kesepakatan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Pengusaha dan unsur Pekerja. Tolong Pekerja yang mengatakan tidak perlu serikat pekerja, logika sehatnya, ya jangan ikut nikmati UMK yang telah kami perjuangkan” tegasnya.

Berkaitan dengan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten, Putu Satyawira menerangkan jika perusahaan memiliki Serikat Pekerja (FSP PAR – SPSI) maka wajib ada kesepakatan Bipartit antara Pengusaha yang diwakili Manajemen dengan Pekerja yang diwakili Pengurus FSP PAR – SPSI Unit nya.”Kesepakatan terjadi kalau Pengurus FSP PAR – SPSI setuju ada penangguhan upah minimum berdasarkan data neraca rugi laba selama dua tahun berturut – turut dan rencana perusahaan 2 tahun kedepan yang diberikan oleh Pengusaha,” jelasnya.

Lebih lanjut, Putu Satyawira menerangkan bila Perusahaan tersebut tidak memiliki Serikat Pekerja, maka kondisinya pun berbeda. Sekalipun sudah ada UMK ataupun Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), Perusahaan bisa saja tidak menerapkan UMK/UMSK tersebut karena tidak ada serikat Pekerja ditambah para pekerjanya yang tidak berani melakukan protes karena takut kehilangan pekerjaan.

Putu Satyawira juga berharap semoga perusahaan yang meraih Tri Hita Karana di wilayah Kabupaten Badung bisa menjadi pelopor dalan membayar upah pekerjanya sesuai UMSK. Per 1 Januari 2019 UMSK di Badung ditetapkan sebesar Rp.2.835.312,21 untuk hotel bintang 3,4 dan 5 yang masa kerjanya dibawah satu tahun, serta bintang 3 kebawah diluar sektor pariwisata sebesar Rp.2.700.297,34 yang masa kerjanya dibawah satu tahun. Dengan ketentuan tersebut para pekerja yang bekerja di Perusahaan peraih penghargaan THK bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari yang tidak meraih THK Awards..

“Kalau sampai ada perusahaan yang meraih THK Award, hanya bangga membayar pekerjanya sesuai UMK/UMSK atau ada dibawah UMK/UMSK, bagi FSP PAR – SPSI ini sama dengan memiskinkan masyarakat Badung secara perlahan lahan karena harus jual lahan (tanah/carik) untuk biaya hidup,” imbuhnya.

Diakhir acara Putu Satyawira menegaskan bahwa sebanyak 150 perusahaan yang menghadiri sosialisasi kenaikan UMK Badung tahun 2019 siap melaksanakannya. “Karena tidak ada yang bertanya dapat saya simpulkan mereka siap melaksanakan UMK/UMSK dan saat kami sidak atau melakukan Monitoring UMK/ UMSK kami dapatkan faktanya sudah membayar upah pekerja minimal sama dengan UMK/UMSK untuk pekerja dibawah satu tahun dan lajang,” tutupnya.(blt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *