Kongres Kebudayaan Bali III 2018, Gubernur Koster Gagas Perda Perlindungan Budaya Bali

0
Kongres Kebudayaan Bali III 2018, Gubernur Koster Gagas Perda Perlindungan Budaya Bali
Foto : Kongres Kebudayaan Bali III Tahun 2018, di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (4/12).

Buletin Dewata, Denpasar.

Gubernur Bali Wayan Koster berniat membuat Perda yang akan melindungi kebudayaan Bali. Hal ini sesuai Visi dan Misi Pembangunan Bali 2018-2023, yang mengutamakan kebudayaan Bali sebagai hulu yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali. Termasuk menempatkan kebudayaan Bali sebagai pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Demikian terungkap saat Kongres Kebudayaan Bali III Tahun 2018, di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (4/12).

Gubernur Bali Wayan Koster mengutarakan bahwa kekayaan utama Bali adalah kebudayaan yang tidak ada habisnya, yang harus terus digali dan dilestarikan. Kedepan arah pembangunan Bali diharapkan bisa berlandaskan kebudayaan dan kearifan lokal setempat. “Bali tidak seperti wilayah lain yang mempunyai kekayaan alam yang akan habis jika digali terus. Bali punya kebudayaan yang semakin digali akan terus berkembang, jadi saya ingin melindunginya dengan membuat payung hukum. Saya ingin kebudayaan menjadi komoditi utama perekonomian Bali sehingga ke depan kita tidak akan bergantung sepenuhnya dengan sektor pariwisata, karena kita bisa mengandalkan sektor budaya lainnya seperti pertanian,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster juga memaparkan berbagai program kerja yang terkandung dalam visi Nangun Sat Kertih Loka Bali, terutama di bidang kebudayaan. “Salah satu yang saya lakukan belakangan ini adalah penggunaan bahasa Bali dan busana adat Bali setiap hari kamis bagi semua instansi maupun perusahaan di Bali,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha menyampaikan bahwa Kongres Kebudayaan Bali I dan II sebelumnya telah digelar tahun 2008 dan 2013 lalu. Kongres Kebudayaan Bali III tahun 2018 menurutnya terasa istimewa karena diselenggarakan setelah lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan bertepatan saat proses mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Proviinsi Bali tahun 2019 – 2023.

Menurut Beratha, kondisi faktual kebudayaan di masing-masing kabupaten/kota sebelumnya telah dipetakan dan terangkum dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. “Pokok-pokok pikiran itulah yang dipaparkan secara bergantian oleh kabupaten/kota dalam kongres. Utamanya mencakup 10 objek dan cagar budaya yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Kemudian, apa permasalahannya, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, serta rekomendasi, terangnya.

Kongres Kebudayaan Bali III Tahun 2018, diisi dengan diskusi yang menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu I Gede Arya Sugiartha dari Institut Seni Indonesia Denpasar yang membawakan materi tentang “Strategi Penyususnan Pola Dasar Kebijakan Pemajuan Budaya Bali”, dan Dr. Eng. I Wayan Kastawan, ST., MA dengan makalah “Manacika (Ontology) Mulat Sarira (Berpikir Kembali) Warisan Budaya Bali”. Acara ini turut juga dihadiri Dirjen Kebudayaan Kementrian Kebudayaan RI, Hilmar Farid serta perwakilan bupati/walikota se-Bali, serta budayawan se-Bali.(rls/blt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here