Rakerda REI Bali 2018, Gubernur Koster Minta REI Perhatikan Kearifan Lokal Bangun Hunian

0
Rakerda REI 2018, Gubernur Bali Minta REI Perhatikan Kearifan Lokal Bangun Hunian
Foto : Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Bali Tahun 2018 di Westin Hotel and Resorts Nusa Dua, Badung, Senin (3/12).

Buletin Dewata, Badung.

Memperhatikan kebutuhan hunian bagi masyarakat di Bali dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, serta mengingat keterbatasan lahan di Bali maka perlu dipikirkan pengembangan hunian secara vertikal namun tetap memperhatikan kearifan lokal yaitu Budaya Bali.Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Bali Tahun 2018 di Westin Hotel and Resorts Nusa Dua, Badung, Senin (3/12).

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa permasalahan mendasar bagi masyarakat khususnya berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah adalah kemampuan atau daya beli yang masih sangat terbatas serta tingginya suku bunga kredit untuk Kredit Pemilikan Rumah. “Saya perlu diskusikan secara mendalam terkait dengan penyediaan lahan, kemudian juga regulasinya seperti apa yang dibutuhkan untuk mempercepat ini, termasuk sumber pendanaannya, termasuk juga pola kepada masyarakat agar dia bisa menjangkau dengan daya beli yang dimiliki,” ujarnya.

Sementara mengingat keterbatasan lahan di Bali maka Wayan Koster pun menilai perlu dipikirkan dan dikaji tetang pengembangan hunian secara vertikal namun tetap memperhatikan kearifan lokal yaitu Budaya Bali.”Kalau untuk hunian vertikal itu kita mesti kaji dulu, karena kita di Bali ini kan ada desa adat. Diluar Bali hunian vertikal itu sangat mungkin dan itu memang benar pola yang efisien. Tetapi untuk di Bali kita harus agak berhati-hati peruntukannya, karena kita kan di Bali dengan desa adat, terikat dengan hukum adat,” ujarnya koster kepada wartawan

Lebih jauh orang nomor Satu di Pemerintah Provinsi Bali ini, menjelaskan bahwa pembangunan Bali kedepan akan dilaksanakan secara terintegrasi, satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu kebijakan dan satu tata kelola atau ‘one island one management’ sebagai respon terhadap desakan perkembangan wilayah yang cenderung kapitalistik dan pro pasar.”Kebijakan ini juga merupakan upaya untuk merespon adanya degradasi budaya spiritual dan degradasi ekologi di Provinsi Bali. Dengan konsep one island one management diharapkan sektor properti akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan bidang usaha pariwisata,” terang Koster.

Sementara itu, Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura menjelaskan, sejumlah agenda dibahas dalam rakerda tahun 2018. Diantaranya soal capaian penyediaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), dan sinergitas dengan pemerintah serta perbankan di Pulau Dewata. Berbicara FLPP, Pande menyebut tahun 2018 DPD REI Bali menargetkan 3.500 unit rumah murah bersubdisi. Namun karena terjadi beberapa kendala, pihaknya hingga September 2018 baru merealisasikan 2.000 unit. “Dimana ada beberapa memang kendala yang kami rasakan selaku pengembang di Bali, terutama mengenai mahalnya harga lahan di Bali ini. Semoga kita bisa mendapatkan solusi-solusi dalam hal tetap dapat menyediakan perumahan rakyat dengan harga terjangkau,” tuturnya.

Terkait strategi tahun 2019, Pande Agus mengaku akan berusaha menyiasati tingginya harga lahan di Bali. Beberapa alternatif menurutnya dibahas dalam rapat kerja daerah, yang diharapkan menjadi solusi penyediaan rumah murah bersubsidi di 9 kabupaten/kota di Bali. Mengangkat tema Mempererat Sinergitas Pemerintah Daerah dan Perbankan bersama DPD-REI Bali Dalam Mewujudkan Perumahan Rakyat, Rakerda selama dua hari (3 – 4 Desember 2018) menjadi ajang evaluasi organisasi selama setahun dan perjalananya dan menyiapkan rencana kerja ditahun berikutnya.(rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here