Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2019 naik 8,03% Mengacu Kebutuhan Hidup Layak

0

Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2019 naik 8,03% Mengacu Kebutuhan Hidup Layak

Buletin Dewata, Denpasar.

Per tanggal 1 Nopember 2018, Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali ditetapkan naik sekitar 8,03% atau sebesar Rp.170.811,70, dari awalnya tahun 2018 yang sudah diterapkan sebesar Rp.2.127,157 menjadi Rp 2.297.968,70 tahun 2019. Penegasan ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, SH.,MH dalam siaran persnya, Selasa (6/11).

Dewa Mahendra menjelaskan Pemprov Bali menetapkan kenaikan UMP Tahun 2019 dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta mengacu terhadap kebutuhan hidup layak. Ketetapkan kenaikan UMP Tahun 2019 yang dikeluarkan Pemprov Bali tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi.

Dijelaskan lebih jauh, berdasarkan Pergub Bali Nomor 87 Tahun 2018 upah minimum yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019, para pemilik perusahaan diharap sudah bisa merancang penggajian karyawannya. Aturan UMP 2019 tersebut berlaku bagi pekerja yang belum menikah yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan. Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih maka perusaahan dapat berunding secara bipartit dengan pekerja.

“Sesuai pedoman pengupahan yang tertuang dalam Pergub, UMP itu diterapkan bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah setahun. Sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih agar dirundingkan secara bipartit di perusahaan bersangkutan. Misalnya disesuaikan dengan menggunakan Struktur Skala Upah. Jadi para pengusaha dan perusahaan sudah bisa merancang penggajian pekerjanya mulai sekarang,” tegas Dewa Mahendra.

Selain itu, bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP maka diminta tidak mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Apabila terdapat pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan UMP sesuai Pergub 87 Tahun 2018, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Struktur Skala Upah yang dimaksud yakni seperti tunjangan golongan, masa kerja, jabatan, atau pendidikan dan kompetensi.

Kenaikan UMP ini menurut Dewa Mahendra juga akan segera diikuti dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, jika Kabupaten/Kota bersangkutan melakukan penetapan Upah Minimum yang baru. “Untuk Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan penetapan upah minimum baru, maka yang berlaku adalah UMP,” imbuhnya.(rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here