Paiketan Krama Bali Minta Penjelasan Pelindo III Soal Pengurugan Pelabuhan Benoa

Paiketan Krama Bali Minta Penjelasan Pelindo Pelindo III Soal Pengurugan Pelabuhan Benoa
Foto : Paiketan Krama Bali minta penjelasan pihak Pelindo III, soal proyek pengembangan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (13/9).

Buletin Dewata, Denpasar.

Sejumlah komponen masyarakat, seperti Paiketan Krama Bali, Puskor Hindu Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali, serta perwakilan masyarakat Tajung Benoa mendatangi Kantor Pimpinan Pelindo III Denpasar, Kamis (13/18).

Kedatangan mereka menuntut penjelasan pihak Pelindo III soal pengurugan terkai proyek pengembangan Pelabuhan Benoa.
Kedatangan para tokoh Paiketan Krama Bali ini diterima langsung GM Pelindo III Regional Bali Nusra, I Wayan Eka Saputra, didampingi General Manajer Terminal A.A.Gede Mataram serta Deputy General Afair Pelabuhan Agung Kariana.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Paiketan Krama Bali Agung Suryawan meminta agar Pelindo III Benoa tidak terlalu banyak membangun fasilitas di luar fungsi pelabuhan. Jika ada lahan untuk bidang bisnis dan perdagangan, diminta tidak terlalu besar. Pihaknya akan terus mengawal pengembangan Pelabuhan Benoa ini, agar tidak terjadi hal-hal menyimpang yang nantinya merugikan masyarakat Bali.

Ia juga meminta agar pihak Pelindo III melakukan pengukuran ulang terkait pengurugan yang dilakukan.”Ukur ulang gambarnya, batas-batasnya kalau melebihi harus dikembalikan sebagaimana dulu di Padanggalak, sehingga dikembalikan lagi sesuai batasan yang sesuai,” tegasnya.

Menanggapi saran tersebut, General Manager (GM) PT Pelindo III cabang Pelabuhan Benoa I Wayan Eka Saputra menyambut positif dan akan menindaklanjutinya. Karena pengembangan Pelabuhan Benoa ini pada intinya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna pelabuhan. Termasuk kegiatan pengerukan alur dan kolam pelabuhan, semata karena tuntutan pengelola kapal-kapal cruise besar yang ingin sandar ke Bali.

Pihaknya pun mengaku sudah bekerja sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang ada, bahkan seminggu lalu telah dilakukan audit dari bagian hukum Kementerian Lingkungan Hidup.”Ini tidak ada yang lebih, kita bekerja sesuai ketentuan sebatas mana. Karena kami juga diaudit oleh bagian hukum lingkungan hidup itu dari kementerian. Kami tidak berani keluar dari perizinan yang ditetapkan,” pungkas Eka.

Paiketan Krama Bali Minta Penjelasan Pelindo Pelindo III
Foto : GM Pelindo III Regional Bali Nusra, I Wayan Eka Saputra (kiri), dan Ketua Paiketan Krama Bali, Agung Suryawan (kanan).

Lebih jauh, Agung Suryawan bersama tokoh masyarakat lainnya pun mempertanyakan AMDAL pembangunan infrastruktur di kawasan Pelabuhan Benoa yang tak sebatas bukti kajian ekonomi, fisik tetapi yang tak kalah penting kajian sosial budaya dan spiritual.

“Karena Amdal ini sudah lama dikerjakan yang katanya tahun 2013 dan dikeluarkan izinnya tahun 2017 sosialisasinya seperti apa, kami masih menunggu dokumen sosialisasi. Kami tidak melihat adanya sosialisasi yang dilakukan dengan baik sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan terutama dari pihak yang berada disekitarnya akibat dari pengerukan. Kami pun mempertanyakan Amdalnya seperti apa pada waktu itu dibuat, dan siapa yang membuat dan dievaluasinya seperti apa,” papar Suryawan.

Menanggapi hal itu Eka Saputra berdalih jika pengurugan yang dilakukan diperuntukan sebagai dumping area sebagaimana rencana induk pelabuhan dan sudah memiliki ijin amdal. “Itu dumping hasil pengerugan ditaruh di sana sesuai peruntukannya dan sesuai amdal juga rencana induk pelabuhan,” cetusnya.

Eka Saputra menegaskan dalam penataan ini pihaknya tetap mengacu pada ketentuan yang diperbolehkan dalam UU, seperti Perda No.27 tahun 2011 tentang RTRW Denpasar. Dalam Perda tersebut pengembangan Pelabuhan Benoa sudah ditetapkan mencapai 143 hektar. Saat ini luas pelabuhan hanya 58 hektar.(blt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *