TAX GATHERING DIALOG BERSAMA DIRJEN PAJAK “Ngiring Sareng Sami, Satu Jiwa Pajakku untuk Indonesia”

Buletindewata.com, Badung.

Kantor Wilayah DJP Bali mengadakan acara Tax Gathering, Dialog Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Gubernur Bali yang bertempat di Grand Ballroom The Trans Resort Bali, yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan dihadiri oleh 300 orang Wajib Pajak di Provinsi Bali.

“Tema Tax Gathering kita pada hari ini adalah Ngiring Sareng Sami, Satu Jiwa Pajakku untuk Indonesia yang artinya adalah mari bersama sama, Satu Jiwa Pajakku untuk Indonesia Mengandung filosofi bahwa kegotongroyongan warga negara untuk membayar pajak menjadi jiwa untuk menjadikan indonesia menjadi negara yang mandiri dan mencapai masyarakat adil dan makmur” ujar Ken Dwijugiasteadi dalam sambutannya.

Kepala Kanwil DJP Bali Goro Ekanto dalam laporannya manyampaikan bahwa “selain untuk memberikan informasi terbaru dibidang perpajakan, tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak atas kontibusinya selama ini dalam penerimaan pajak khususnya untuk Kanwil DJP Bali”.

Kepentingan negara atas penerimaan pajak sangat besar, sehingga penerimaan pajak sudah semestinya merupakan kepedulian bersama warga negara sebagai pembayar maupun sebagai masyarakat yang menerima manfaat pajak. Keseluruhan pembiayaan Negara di setiap tahunnya tertuang dalam Anggaran Pendapalan Belanja Negara (APBN) dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan dalam APBN tersebut sebanyak 74,7% ditopang oleh penerimaan pajak.

Sebagai negara berpenduduk 261,12 juta jiwa dan memiliki pendapatan domestik bruto sebesar $932, 26 Milyar, yang juga merupakan negara anggota G-20 maka Indonesia dituntut untuk berpartisipasi untuk melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan tepat waktu di tahun 2018.

Dalam AEOl tersebut, otoritas perpajakan di seluruh dunia ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pengumpulan dan pertukaran data. Berdasarkan ketentuan internasional yang sangat mendesak ini, maka pemerintah melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan yang saat ini telah menjadi Undang-undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan yaitu Direktoral Jenderal Pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Apabila kita tarik benang merah antara reformasi perpajakan dengan perhelatan besar Pengampunan Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama Tax Armnesty maka munculnya Tax Amnesty merupakan pendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dengan didukung oleh langkah berikutnya yaitu diberikannya Direktorat Jenderal Pajak kewenangan untuk memiliki hak atas akses informasi keuangan. Pengampunan pajak dan Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut, diharapkan akan menjadi pembuka dari kepatuhan yang berkelanjutan dari seluruh Wajib Pajak.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *